Kenaikan Gaji Presiden Rp 200 Juta Dinilai Tak Pantas

Kenaikan Gaji Presiden Rp 200 Juta Dinilai Tak Pantas.

JAKARTA - Rencana kenaikan gaji anggota DPR dan Presiden terus menuai kritik di kalangan masyarakat. Kenaikan tersebut dinilai tidak pantas dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai rencana kenaikan gaji Presiden, tidak sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini dalam krisis. Presiden dan DPR lebih baik fokus bekerja untuk memperbaiki ekonomi yang dalam kondisi carut marut.

“Lebih baik naikkan kesejahteraan PNS, TNI, Polri, Guru, perawat, dosen, nelayan dan petani. Jangan memikirkan kesejahteraan Presiden dan DPR,” ujar pria yang akrab disapa Ibas itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).

Menurutnya, pemerintah mampu membuat kebijakan yang bisa mengangkat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dia berharap langkah pemerintah yang dipilih akan berpengaruh positif pada daya beli masyarakat. Dimana seharusnya pemerintah mampu membuat skala prioritas dalam menaikkan gaji. “Masyarakat sekarang sedang kesusahan jadi lebih baik urusi rakyat,” jelas putra bungsu mantan presiden SBY ini.

Sementara itu, peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, wacana kenaikan gaji Presiden sangat nyeleneh. Sebab selama ini Presiden sendiri berpenampilan biasa saja. Sehingga apabila usulan tersebut direalisasikan, maka rakyat akan banyak yang menentang. “Kalau gaji Presiden naik, maka rakyat akan tidak simpati kepada Presidennya,” ujarnya.

Masih kata Karyono, usulan kenaikan gaji Presiden yang diloloskan oleh PDIP merupakan bentuk balas budi partai karena telah mengantar Joko Widodo di kursi Presiden. “Mungkin ini balas jasa atau ucapan terima kasih,” tutupnya. Diketahui, politisi PDIP di DPR, mengusulkan kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden hingga Rp 200 juta.